Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) melalui Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Perkotaan (LLATP) menggelar kegiatan Mapping Isu Strategis Sektor Transportasi di Wilayah Provinsi Maluku Utara, yang bertempat di Ternate, pada Hari Rabu (6/9).

Andi Fiardi selaku Kepala Pusat Kebijakan LLATP dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan agenda mapping ini merupakan proses pengenalan isu isu strategis dan kendala di lapangan untuk selanjutnya dapat ditemukan fokus dari kendala tersebut.

Andi juga menjelaskan agar kegiatan ini dapat tercapai maka perlu dilakukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder melalui kolaborasi penetapan bidang pembangunan, kolaborasi untuk penyediaan sarana dan prasarana transportasi, serta kolaborasi edukasi masyarakat.

Begitu juga dengan pentingnya peran akademisi, asosiasi profesi/ahli, serta komunitas transportasi sebagai instrumen kontrol dan pengawasan untuk bersama-sama mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang aman, adil dan bekelanjutan bagi kepentingan masyarakat luas, tutur andi.

Senada dengan Andi, Analis Kebijakan Utama Baketrans, Umar Aris menyampaikan bahwa kegiatan agenda mapping ini bertujuan untuk menjaring informasi perkembangan transportasi pada wilayah provinsi Maluku Utara guna menghasilkan kerjasama dengan instansi-instansi di pusat dan daerah, perguruan tinggi, dan stakeholder terkait lainnya guna menjaring dan memetakan isu-isu strategis di bidang transportasi. Dukungan penyelenggaraan juga diperlukan untuk penyelesaian terhadap isu-isu strategis dan juga dalam perumusan kebijakan yang dapat dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan transportasi, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan transportasi yang selaras antara kebutuhan daerah dengan pemerintah pusat.

“Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat terjalin sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan strategi dan arah kebijakan, mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi program, kegiatan dan output prioritas nasional sesuai dengan tema dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah yang di telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.” tutur Umar.

Sebagai informasi, seperti yang disampaikan oleh Mulyadi Wowor, Staff Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan yang hadir mewakili Gubernur Maluku Utara, secara geografis Maluku Utara merupakan provinsi kelautan (80% wilayah laut) dengan potensi komoditas perikanan, rempah, nikel, gas bumi yang nilainya cukup besar dimana transportasi memiliki peran yang sangat vital di dalam mendukung sepenuhnya sektor perekonomian dan pemerataan wilayah.

“Dalam data BAPPENAS disebutkan isu konektivitas, sarana dan prasarana di Maluku Utara perlu mendapatkan perhatian dari seluruh stakeholder.” ucap Mulyadi.

Mulyadi juga mengungkapkan sejumlah harapannya dengan diadakannya kegiatan agenda mapping ini, salah satunya adalah dapat dilakukan mapping terkait konektivitas di Maluku Utara serta hasil pemetaan ini juga diharapkan dapat ditindaklanjuti di tingkat Pemerintah Pusat.

Dalam kesempatan yang sama, hadir secara virtual Analis Kebijakan Utama Baketrans, Gede Pasek menyampaikan bahwa kesetaraan pelayanan transportasi di perkotaan maupun pinggiran menjadi hal yang harus dapat diwujudkan.
“Pembangunan transportasi di Provinsi Maluku Utara harus dilaksanakan dari hulu ke hilir sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.” ujar Gede menutup pernyataannya tersebut.

Melalui kegiatan agenda mapping hari ini dihasilkan beberapa poin penting dalam berbagai sektor transportasi. Pada sektor transportasi darat Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara membutuhkan perencanaan sistem angkutan umum masal yang dapat menghubungkan antar wilayah. Untuk sektor transportasi laut perlu adanya penambahan titik Pelabuhan di beberapa daerah dan penambahan rute pelayaran. Sedangkan pada sektor udara perlu kajian lebih lanjut agar pengoperasian bandara yang ada di provinsi dapat lebih optimal.

Turut hadir dalam kegiatan ini Djoko Setijowarno, Perwakilan BPTD Provinsi Maluku Utara, perwakilan Dishub Provinsi serta sejumlah kota Maluku Utara, perwakilan Bappeda Provinsi dan Kabupaten di Maluku Utara, perwakilan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Universitas Khairun, dan Universitas Halmahera, serta perwakilan Masyarakat Transportasi Indonesia wilayah Maluku Utara, serta perwakilan asosiasi transportasi Provinsi Maluku Utara. (PK)