Surabaya – Badan Kebijakan Transportasi melalui Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi menggelar kegiatan Mapping Isu Strategis di Provinsi Jawa Timur pada Selasa (15/8).

Kegiatan yang mengangkat tema diskusi “Merajut Sinergi dan Konektivitas Antar Wilayah untuk Indonesia Sejahtera” bertujuan untuk menginventarisasi isu yang telah diidentifikasi, membentuk rancangan program pembangunan berdasarkan tingkat kebutuhan daerah, dan penyamaan persepsi serta komitmen dari seluruh stakeholder.

Isu sektor transportasi yang menjadi catatan pada diskusi ini adalah terkait pembangunan infrastruktur dalam mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah, biaya transportasi Indonesia, ketersediaan dan kinerja transportasi dalam mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi emisi gas kaca. 

Salah satu tantangan dari penyelenggaraan sektor transportasi di wilayah Jatim, diantaranya terkait jumlah kendaraan motor di Jawa Timur yang terus mengalami peningkatan. Dimana untuk tahun ini Provinsi Jawa Timur menyumbang jumlah kendaraan bermotor terbanyak di Pulau jawa. Hal ini mengindikasikan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat akan efektifnya penggunaan kendaraan umum.

Selain itu juga diperlukan perhatian lebih terkait aspek keselamatan dan keamanan dimana adanya isu peningkatan kasus kecelakaan pada saat mudik lebaran di Jawa Timur.

Kepala Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Jumardi, menyampaikan bahwa langkah penanganan isu transportasi perlu menyentuh tiga aspek, yaitu aspek kebijakan dasar dan regulasi, aspek sarana dan pelayanan serta aspek pembiayaan dan kerjasama.

Aspek kebijakan dasar dan regulasi ini meliputi penyempurnaan dan penetapan dokumen perencanaan, reorientasi kebijakan transportasi berbasis pada angkutan umum, termasuk penguatan dukungan pendanaan.

Sedangkan aspek sarana dan pelayanan meliputi perbaikan fasilitas sarpras, standarisasi sarpras, peningkatan konektivitas, serta menyediakan angkutan perintis yang saling menghubungkan dan aspek pembiayan dan kerjasama, yang tidak kalah penting dan harus terus didorong untuk menwujudkan seluruh program/kebijakan yang akan dicanangkan, yakni meliputi dukungan subsidi angkutan umum, penerapan skema land value capture, optimalisasi sumber pendanaan non fare box, strategi penyediaan angkutan umum

“Untuk itu, agar tercapainya hal-hal yang diharapkan sesuai target maka perlu dilakukan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder terkait lainnya, melalui penetapan bidang pembangunan, seperti sinergitas, pemerataan pembangunan antar wilayah, dan identifikasi pokok-pokok program, serta kegiatan dan prioritas nasional, lalu kolaborasi untuk penyediaan sarana dan prasarana tranportasi, dan kolaborasi edukasi masyarakat,” ujar Jumardi.

Analis Kebijakan Ahli Utama Badan Kebijakan Transportasi, Gede Pasek Suardika juga menyoroti pentingnya peran akademisi, asosiasi ahli, serta komunitas transportasi sebagai instumen control atau pengendali sekaligus pengawasan terhadap kebijakan pembangunan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Input atau masukan yang konstruktif sangat penting untuk secara bersama-sama mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang aman, adil dan berkelanjutan bagi kepentingan masyarakat luas,” ucap Gede.

“Terdapat dua target output utama dari kegiatan agenda mapping ini, yakni pemetaan skala prioritas terhadap isu kebijakan atau program pembangunan sektor transportasi di daerah serta Indikasi kebutuhan program pembangunan sektor transportasi baik dari segi sarana, prasarana maupun pelayanan,” pungkasnya. slot gacor

Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, Padelan, menyebut bahwa Pemerintah juga terus berupaya dalam menekan tingginya fatalitas kecelakaan lalu lintas dengan memperhatikan lima pilar RUNK dan mendorong penyediaan angkutan umum terintegrasi untuk menciptakan pelayanan transportasi yang aman, nyaman dan selamat. Hal ini ditandai juga dengan hadirnya koridor 2 Trans Jatim yang melayani rute Mojokerto-Surabaya.

Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan dapat tersusun strategi dan langkah-langkah taktis untuk penyelesaian isu serta kebutuhan dukungan pembangunan di daerah.

Turut hadir dalam kegiatan ini, perwakilan Bappenas, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur, perwakilan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan yang berada di Wilker Provinsi Jawa Timur, perwakilan Asosiasi dan Badan Usaha Penyelenggara Jasa Angkutan Transportasi, akademisi dan Komunitas Transportasi.