Dalam rangka mendukung peningkatan arus wisatawan ke Danau Toba, Sumatera Utara, Balitbanghub Kementerian Perhubungan telah menyusun grand design untuk pengembangan transportasi di wilayah tersebut. Studi yang disusun tahun 2018 ini, dilakukan karena pengembangan transportasi di wilayah Danau Toba yang belum terlaksana secara maksimal. 

Sebenarnya, saat ini Danau Toba dapat diakses melalui berbagai macam moda transportasi seperti udara, darat, dan penyeberangan. Namun, transportasi yang memprioritaskan keselamatan masih menjadi pekerjaan besar yang harus dibenahi. 

Pada studi ini, tim peneliti memperhatikan bahwa di wilayah Danau Toba masih banyak kecelakaan kapal yang terjadi akibat cuaca buruk, kelebihan muatan, kurangnya pengawasan dari petugas pelabuhan, kurangnya kompetensi awak kapal serta perilaku tidak disiplin dari pengguna jasa angkutan. Studi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan dan peningkatan seluruh aspek transportasi yang meliputi sarana, prasarana, keselamatan dan kompetensi SDM serta meningkatkan koordinasi yang semakin baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Sementara itu, permasalahan lain yang ditemukan pada studi ini yaitu: sterilisasi pelabuhan yang belum menyeluruh, peralatan komunikasi pelabuhan yang tidak memadai, hingga sistem ticketing dan manifestasi penumpang. 

Aspek Regulasi dan SDM penunjang 

Pasca terjadinya kecelakaan KM Sinar Bangun IV di perairan Danau Toba, terdapat perbedaan asumsi perihal kewenangan penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 

Sebelumnya penyelenggaraan transportasi selama ini menjadi kewenangan daerah. Sertifikat dan perizinan dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat. Namun setelah peristiwa tenggelamnya KM Sinar Bangun IV, pemerintah daerah menganggap wewenang tersebut berada di tangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. 

Untuk itulah, diperlukan harmonisasi dan deregulasi peraturan di bidang angkutan sungai dan danau dari berbagai aspek agar tak terjadi kesalahpahaman. 

Melalui studi ini, Balitbanghub juga menemukan beberapa masalah terkait Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya yakni banyak petugas yang tidak memiliki kompetensi dasar terkait manajemen operasional pelabuhan. Misalnya, dari 39 pelabuhan yang ada di Danau Toba, sebagian besar tidak memiliki petugas pelabuhan sebagai fungsi pengawasan dan pengendalian di pelabuhan-pelabuhan rakyat.

Tak hanya itu, fasilitas dan peralatan untuk menunjang kegiatan bongkar muat penumpang, barang, dan kendaraan masih belum optimal di beberapa pelabuhan besar seperti yang terjadi di pelabuhan penyeberangan Balige dan Ajibata. 

Grand Design Transportasi Danau Toba

Saat ini, Danau Toba memiliki delapan pelabuhan yang menjadi pintu utama bagi para wisatawan. Ke delapan pelabuhan tersebut adalah: 

- Pelabuhan Danau Simanindo

- Pelabuhan Danau Tigaras

- Pelabuhan Danau Ambarita

- Pelabuhan Danau Ajibata

- Pelabuhan Danau Onan Runggu

- Pelabuhan Danau Balige

- Pelabuhan Danau Sipinggan

- Pelabuhan Danau Muara.

Namun, seluruh pelabuhan ini dinilai belum menyediakan fasilitas yang cukup bagi para wisatawan. Oleh karenanya, perlu dibuat sebuah rencana grand design untuk menunjang keberhasilan Danau Toba sebagai destinasi wisata, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Dari studi yang dilakukan, diperlukan dermaga tambahan untuk menarik wisatawan. Dermaga ini direncanakan dapat terintegrasi bagi wisatawan yang akan mengelilingi Danau Toba, menyeberang ke Pulau Samosir dan bersantai untuk menikmati keindahan suasana Danau Toba di sekitar pelabuhan.

Berdasarkan latar belakang hingga penemuan yang ada di lapangan, Balitbanghub juga telah menyusun perencanaan transportasi di Danau Toba untuk menunjang pariwisata di daerah tersebut. Beberapa tahapan tersebut yakni: 

- Pembangunan dermaga floating,

- Peningkatan pelabuhan yang terstandar

- Pemaduan dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur antar instansi terkait

- Penataan struktur organisasi transportasi danau yang terpadu

- Peningkatan SDM transportasi danau

- Perbaikan sistem operasi dan prosedur transportasi danau

- Penyederhanaan regulasi transportasi yang mudah dan transparan

- Pengembangan integrasi transportasi darat, laut, udara, Kereta Api

- Pengembangan integrasi organisasi yang ekonomis

- Pengembangan integrasi tarif