Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Dr. Umar Aris, S.H., M.M., M.H. menghadiri kegiatan Bilateral Maritime Forum (BMF) yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada 1 – 3 Juni 2022 dalam rangka diskusi dan pengembangan perihal agenda lanjutan antara Republik Indonesia – Belanda khususnya pada sektor maritim.

Pada kesempatan tesebut, Kepala Badan Kebijakan Transportasi juga menghadiri penandatanganan Kerjasama Amsterdam Shipyard dan PT Humpuss Intermoda Transportation Tbk untuk mendukung pengembangan maritim Indonesia dengan pemberian kapal pengerukan (Dredging) oleh Amsterdam Shipyard melalui Humpuss Intermoda yang dihadiri oleh Dubes RI untuk Belanda, H.E. Mayerfas dan Ketua Umum Kadin Indonesia, M. Arsjad Rasjid P.M.

Masih dalam rangkaian kegiatan yang sama, Umar Aris melalui pidatonya menyampaikan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia telah secara resmi mengumumkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara), dan sesuai yang disampaikan oleh Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, bahwa Nusantara, Ibu Kota Negara tidak hanya merupakan simbol identitas nasional, namun juga representasi bangsa.

Lebih lanjut Umar Aris menerangkan bahwa Kementerian Perhubungan telah menyusun Master Plan Sistem Transportasi Ibu Kota Negara yang secara komprehensif mencakup transportasi darat, penyeberangan, laut, perkeretaapian dan udara. Kementerian Perhubungan juga telah meluncurkan tema besar dari sistem transportasi Ibu Kota Negara, yang didukung secara penuh teknologi informasi dan komunikasi yang maju.

Dalam paparan yang disampaikan Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama di Badan Kebijakan Transportasi, I Made Suartika, moda transportasi yang akan digunakan di Area Inti Pusat Pemerintah adalah layanan mini bus otonom ke istana dan area kementerian, layanan Langsung BRT di koridor perkotaan, BRT otonom di koridor nasional, Metro/LRT Antar Kota, koneksi bandara, dan alternatif transportasi angkutan air pedalaman, seperti bus amfibi dan angkutan air perkotaan.

Angkutan air ini bertujuan untuk memberikan alternatif perjalanan dari dan ke Kawasan Pusat Pemerintahan, Kawasan Ibu Kota Negara, dan Kawasan Pengembangan IKN dan Balikpapan, serta untuk mengurangi beban jalan dan menjadi alternatif bagi pengunjung sebagai tujuan wisata.

Untuk Pelabuhan, saat ini sudah ada tiga Pelabuhan logistik (Kalimantan Kariangau Terminal, ITCI Hutani Manunggal dan ITCI Kartika Utama) dan satu Pelabuhan penumpang (Pelabuhan Semayang) serta rencana lokasi baru untuk Pelabuhan pendukung.

Selain itu, juga akan dibangun Konsep Multi-Airports System dengan jarak maksimum Bandara ke Kawasan Pusat Pemerintahan (KIPP) adalah 20 kilometer dengan waktu tempuh 30 menit, dan didukung oleh sarana dan prasarana transportasi yang handal seperti LRT, jalan tol dan jembatan. Bandara ini nantinya akan dilengkapi dengan sistem transportasi antarmoda yang terintegrasi melalui darat, laut dan kereta api.

“Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa transportasi di Ibu Kota Negara akan dibangun dengan penerapan strategi alternatif optimalisasi asset yang memberikan daya Tarik serta kepastian rencana pengembangan ekonomi dan usaha bagi pengusaha domestik dan internasional,” tambah Umar Aris.

“Oleh karena itu dengan adanya forum ini diharapkan dapat tercipta suatu kolaborasi khususnya di bidang investasi antara perusahaan Indonesia - Belanda untuk pengembangan Ibu Kota Negara yang diutamakan pada sektor maritim seperti pengembangan Pelabuhan dan Hinterland, namun tidak menutup kemungkinan dapat meluas pada proyek transportasi lainnya,’ tutup Umar Aris.

Turut hadir dalam pertemuan Bilateral RI – Belanda ke-4, Deputi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marvest, Basilio Dias Araujo, Dubes RI untuk Belanda, Mayerfas, Direktur Maritimie Affairs NL, Mr. Adriaan Zeillmaker, Ketua Kadin kedua negara, serta perwakilan Kementerian Infrastruktur Belanda dan Kementerian Perhubungan.