Ambon – Sebagai wilayah kepulauan di timur Indonesia, Provinsi Maluku memiliki sejumlah potensi perekonomian dan pariwisata yang besar. Namun, hal ini perlu diperkuat dengan konektivitas dan aksesibilitas yang matang. Karenanya, Badan Kebijakan Transportasi melalui Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi menyelenggarakan Agenda Mapping untuk menyoroti dan menjaring isu strategis di sektor transportasi di Ambon pada Rabu (6/9).

Asisten II Bidang Perekonomian & Pembangunan Sekda Maluku yang hadir mewakili Gubernur Maluku, Habiba Saimima dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini Provinsi Maluku butuh sarana infrastruktur dan konektivitas yang memadai di tiap wilayah, mengingat Provinsi Maluku merupakan provinsi dengan banyak pulau.

“Konektivitas membantu meningkatkan potensi-potensi khususnya pariwisata, dalam hal ini transportasi yang berperan untuk menghubungkan di tiap wilayah tersebut dan untuk mewujudkannya butuh dukungan dari pemerintah pusat,” ucapnya.

Diadakannya forum ini, besar harapannya mampu menggali sejumlah isu transportasi yang saat ini dirasa kurang dan belum optimal. “Kami mengapresiasi dengan diadakannya kegiatan ini, semoga mampu mengakomodir kendala-kendala yang belum terhimpun di sektor transportasi,” tutup Habiba.

Sejalan dengan hal tersebut, Plt. Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Pandu Yunianto menegaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan hari ini menggunakan pendekatan kewilayahan. “Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat pada sejumlah kasus kami mencermati bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah kurang berjalan optimal salah satunya disebabkan oleh faktor karakteristik wilayah/daerah yang belum diperhitungkan dengan baik,” ujarnya.

“Pendekatan kewilayahan melalui forum-forum diskusi yang intens dengan stakeholder di daerah baik pemerintah daerah, operator, akademisi atau stakeholder lainnya kami nilai penting dan wajib untuk didalami lebih lanjut yang kemudian akan menjadi variabel penting dalam penetapan suatu kebijakan transportasi,” tutup Pandu

Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Jumardi mengungkapkan beberapa isu transportasi yang perlu menjadi perhatian bersama khususnya di Maluku seperti biaya transportasi yang cukup tinggi mencapai 12% dari pengeluaran rumah tangga dan belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas mengingat karakteristik wilayah di Provinsi Maluku.

“Secara umum langkah penanganan isu-isu perlu menyentuh 3 (tiga) aspek, yaitu: Aspek Kebijakan Dasar dan Regulasi, Aspek Sarana dan juga Aspek Pembiayaan dan Kerja sama. Yang tidak kalah penting harus terus didorong untuk mewujudkan seluruh program/kebijakan yang akan dicanangkan,”jelas Jumardi.

Analis Kebijakan Ahli Utama, Gede Pasek Suardika berpendapat bahwa tugas dari Badan Kebijakan Transportasi dalam agenda ini untuk mengonsepkan kebijakan serta mengusulkan program yang tepat dengan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan bersama dengan subsektor dan pemerintah daerah.

“Kebijakan yang dikonsepkan harus sesuai dengan situasi dan kondisi riil dimana kuncinya yaitu, safety dan security menjadi utama tidak boleh ditawar-tawar. Serta perlu juga meninjau aspek regulasinya perlu dievaluasi dimana kurangnya dan apakah bisa diperbaiki,” tambah Gede.

Ditambah lagi saat ini kendaraan sewa yang beroperasi di Maluku terlalu banyak sehingga perlu diatur regulasinya tidak hanya untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan dimana saat ini kendaraan sewa menekan penggunaan angkutan umum dan jika tidak diatasi akan merugikan banyak pihak.

Potensi-potensi seperti di sektor perikanan yang mencapai 1,6 juta Ton per tahun, perkebunan seperti pala, cengkeh dan kelapa dengan total lebih dari 100 ribu Ton per tahun, serta di sektor pariwisata harus juga didorong. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Maluku Tengah, bahwa Maluku Tengah sebagai daerah penyangga di Provinsi Maluku perlu banyak moda transportasi dan prasarananya khususnya di sektor laut sebagai alternatif angkutan barang melalui jalur darat untuk menekan biaya logistik sehingga kegiatan sosial ekonomi dapat tumbuh merata dengan baik di semua wilayah.

Wilayah Maluku 92,4% terdiri dari lautan perlu sarana dan prasarana yang tepat dan berkelanjutan yang bertujuan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup tapi juga meningkatkan sektor pariwisata dan perdagangan. Selain dari aspek tersebut yang menjadi isu utama, faktor keselamatan dan keamanan transportasi juga tidak bisa diabaikan. Kolaborasi antar sektor dan kolaborasi dalam pemerintahan adalah penggerak utama dalam perumusan dan juga pemecahan masalah-masalah yang dialami khushunya dalam sektor transportasi

Perlu upaya konkrit untuk membuat layanan transportasi menjadi mudah dan murah untuk diakses sehingga akan secara langsung memberikan efek jangka panjang dan berkelanjutan terhadap biaya dan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyakarat.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Akademisi Universitas Pattimura, Marcus Tukan, Kepala KSOP Kelas I Ambon, Perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di Maluku, Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Perwakilan Pemerintah Daerah Kota Ambon, Perwakilan Organda Provinsi Maluku, Perwakilan Angkasa Pura II.