SEAMLESS CONNECTIVITY DAN LAND VALUE CAPTURE DALAM MENDUKUNG PENGOPERASIAN KERETA CEPAT MANFAAT UNTUK NEGERI

    Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung berjalan dengan berpijak pada payung hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Dengan adanya Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), masyarakat akan memiliki alternatif dalam memilih moda transportasi massal untuk bermobilisasi dari Jakarta ke Bandung atau...

    Selengkapnya

    OPTIMALISASI SKEMA BUY THE SERVICE (BTS) ANGKUTAN PERKOTAAN

    Sesuai dengan amanat UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaaan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau. Sejak tahun 2020 pemerintah telah meluncurkan layanan angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan (Buy The Service/BTS). BTS merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan subsidi pelayanan transportasi publik. Skema ini merupakan pengembangan dari program sebelumnya, yaitu Bus Rapid Transit (BRT). Skema Buy The Service atau BTS untuk angkutan massal perkotaan adalah mekanisme pembelian layanan a...

    Selengkapnya

    MARKA ZONA BERBAHAYA SEBAGAI UPAYA TINGKATKAN KESELAMATAN LALU LINTAS

    Kasus kecelakaan menjadi salah satu penyebab kematian yang cukup tinggi. Menurut catatan World Health Organizations (WHO) kecelakaan di jalan raya menempati jumlah kematian tertinggi dari kategori penyakit tidak menular. Dalam Global Status Report on Road Safety 2015 yang dirilis WHO tercatat sekitar 1,25 juta orang meninggal karena kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Data Korlantas Polri menyebutkan jumlah kecelakaan lalu lintas darat di Indonesia mencapai 103.645 kasus pada tahun 2021. Rata-rata terdapat tiga orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan di jalan. Berdasarkan data KNKT se...

    Selengkapnya

    BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI BAHAS SINERGITAS DAN KONEKTIVITAS DALAM AKSELERASI PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN KERETA API MAKASSAR – PAREPARE

    Jakarta – Pemerintah telah memprogramkan percepatan pembangunan perkeretaapian sejak tahun 2015 yang tidak hanya meliputi jaringan kereta api di Pulau Jawa dan Sumatera yang telah ada saat ini, namun juga di Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Papua dalam upaya pemerataan pembangunan. Maksud dari program percepatan pembangunan perkeretaapian pada tahun 2015-2019 adalah untuk mewujudkan transportasi nasional yang efisien dan efektif dengan berbasis pada transportasi massal kereta api. Pada FGD “Akselerasi Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Makassar – Parepare Melalui Sinergitas dan Konektivita...

    Selengkapnya

    PEMANFAATAN DRYPORT TO DRYPORT DALAM MEWUJUDKAN EFISIENSI LOGISTIK

    Bekasi—Guna mendukung kegiatan An Investigastion (2018-2020) on Supply Chains between Indonesia and The Netherlands by Using Dryport yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Gelderland Belanda, Badan Kebijakan Transportasi gelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis (1/12). Dalam diskusi tersebut dipaparkan hasil penelitian antara Tim Peneliti Logistik dan dosen HAN University of Applied Sciences bersama BINUS University mengenai Dryport to Dryport (DP2DP) Project Gelderland -West Java.  Membuka acara tersebut, Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transpo...

    Selengkapnya

    BAKETRANS GELAR PERUMUSAN KEBIJAKAN TERKAIT KERETA API RINGAN/LIGHT RAPID TRANSIT (LRT)

    Jakarta-Badan Kebijakan Transportasi melalui Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan menggelar FGD terkait penyusunan perumusan kebijakan kereta api ringan atau Light Rail Train (LRT) pada Selasa (29/11). Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan (LLATP), Eddy Gunawan menyampaikan bahwa FGD ini digelar untuk update progress kesiapan operasional LRT Jabodebek dan juga menjaring perspektif dari para stakeholders terkait dalam operasional LRT ke depannya. “Saat ini LRT secara umum telah mencapai 92,59%, dengan rincian lintasan 1...

    Selengkapnya

    DUKUNGAN IMPLEMENTASI SAF DI INDONESIA

    Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia memiliki target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% secara mandiri dan 41% dengan bantuan internasional. Namun, baru-baru ini Indonesia menaikkan target penurunan emisi menjadi 31,89% secara mandiri dan 43,20% dengan bantuan internasional di tahun 2030 mendatang. Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060. Upaya untuk mencapai Net Zero Emission tidak bisa dicapai secara individual melainkan membutuhkan kol...

    Selengkapnya

    BKT LAKUKAN PENJAJAKAN KERJA SAMA RISET BERSAMA BRIN

    Jakarta—Badan Kebijakan Transportasi menerima kunjungan balasan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Jumat (25/11). Kunjungan ini sebagai tindak lanjut atas kegiatan audiensi yang dilakukan BKT bersama BRIN pada Oktober lalu. Kunjungan kali ini membahas mengenai topik-topik strategis yang dibutuhkan untuk pengembangan transportasi nasional. BRIN melalui Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan diterima langsung oleh Kepala BKT, Gede Pasek Suardika. Gede menyambut baik adanya sinergi dan kolaborasi bersama BRIN. Dari riset yang dihasilkan dapat menjadi dasar dalam menyus...

    Selengkapnya

    KRITERIA PENGEMBANGAN MULTI AIRPORT SYSTEM (MAS) DI BANDARA-BANDARA YANG BERDEKATAN

    Seiring dengan peningkatan jumlah penumpang pada angkutan udara dan kargo secara langsung memicu primary airport yang berada di Indonesia untuk dapat berkembang dengan sangat cepat. Hal ini kemudian berimplikasi pada terjadinya over capacity yang kemudian dapat berpotensi menimbulkan keterlambatan penerbangan dan pelayanan yang kurang optimal. Untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul diperlukan suatu skema pengaturan (optimasi), salah satunya adalah dengan menerapkan konsep multi bandar udara yang terintegrasi dalam satu tatanan transportasi komprehensif dan multi moda sehingga rute penerb...

    Selengkapnya

    BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI GELAR FGD SERIES, BAHAS REVIEW SISTEM KESELAMATAN DAN KEAMANAN MODA UDARA DAN LAUT

    Badan Kebijakan Transportasi melalui Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi kembali menggelar FGD pada Selasa (15/11). FGD bertema “Review Keselamatan dan Keamanan Moda Udara dan Laut Menuju Transportasi Maju” ini dilakukan sebagai langkah lanjutan dalam menurunkan rasio kejadian kecelakaan, menyediakan sistem keselamatan dan keamanan yang secara efektif dapat mencegah terjadinya accident/incident dalam dunia transportasi. FGD ini merupakan kelanjutan dari kick-off FGD Series sebelumnya terkait keselamatan dan keamanan pada moda jalan dan perkeretaapian. Dalam FGD seri ke...

    Selengkapnya