Jakarta-Badan Kebijakan Transportasi melalui Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan menggelar FGD terkait penyusunan perumusan kebijakan kereta api ringan atau Light Rail Train (LRT) pada Selasa (29/11). Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan (LLATP), Eddy Gunawan menyampaikan bahwa FGD ini digelar untuk update progress kesiapan operasional LRT Jabodebek dan juga menjaring perspektif dari para stakeholders terkait dalam operasional LRT ke depannya.

“Saat ini LRT secara umum telah mencapai 92,59%, dengan rincian lintasan 1 Stasiun Cawang-Harjamukti sebesar 95,93%, lintasan 2 Stasiun Ciliwung-Dukuh Atas sebesar 92,1%, lintasan 3 Stasiun Halim-Jatimulya sebesar 90,94%.” ungkap Eddy Gunawan.

Lebih lanjut Kapsujak LLATP juga menambahkan banyak yang perlu dicermati, terutama dalam aspek pelayanan, keselamatan dan keamanannya mengingat LRT menggunakan Grade of Automation (GoA) level 3, dimana LRT akan dijalankan tanpa masinis. “Selain itu hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah integrasi moda, aksesibilitas dan konektivitas di stasiun-stasiun LRT perlu ada penyempurnaan dan percepatan mengingat LRT akan dioperasikan pada 2023.” pungkas Eddy Gunawan.

Sejalan dengan hal tersebut, Resdansyah, Vice President ITS Indonesia menyampaikan perlunya arah kebijakan yang tepat agar pengoperasian LRT berjalan optimal. Kebijakan Integrasi, layanan dan manajemen rekayasa lalu lintas LRT menjadi hal yang perlu diperhatikan seperti Pengendalian Lalu Lintas melalui Transport Demand Management (TDM) seperti Biaya Kemacetan, Penataan Parkir, Parking Policy, Rekayasa lalulintas (transisi), secara permanen perlu pengalihan dan pembatasan pergerakan di koridor LRT untuk kendaraan pribadi sehingga membantu “occupancy rate”LRT Jabodetabek. “Kebijakan Konektivitas Feeder Menunjang Layanan LRT Jabodetabek Lintas Pelayanan melalui kebijakan alternatif rute angkutan berbasis Bus bisa menjadi rekomendasi kebijakan tambahan” tambah Resdansyah.

Lilik Wachid dari Transport Studies Community (Transco) menyampaikan bahwa dengan adanya penundaan operasional LRT perlu mendapat perhatian dan membutuhkan strategi yang tepat agar layanan berjalan berkelanjutan, layak secara ekonomi dan finansial. Strategi Transportasi dengan penurunan jumlah perjalanan kendaraan pribadi, pengurangan jarak perjalanan serta konektivitas dan integrase layanan. Potensi pendapatan dalam Kawasan TOD pun bisa dilakukan seperti retribusi pengendalian lalu lintas, pendapatan nontiket seperti dari iklan dan pengelolaan kawasan TOD, pendapatan operasional dan parkir.

“Rencana Kontinjensi dalam pengoperasian LRT Jabodebek juga menjadi hal yang penting untuk dipersiapkan” ujar Siti Malkhamah, komisaris PT INKA (Persero). Elemen kunci proses perencanaan kontinjensi antara lain SDM, prosedur atau standar operasi, panduan dan standar perawatan sarana dan prasarana. Hal tersebut butuh pengetahuan dan kapasitas yang dapat dikembangkan untuk mengantisipasi, merespons, dari dampak gangguan/bencana yang mungkin terjadi, yang akan segera terjadi atau bahkan yang saat ini terjadi apabila terjadi perlu kesiapan secara dini dan memerlukan respon cepat dan tepat serta pemulihannya.

“Dengan adanya FGD ini, diharapkan dapat menjadi pengayaan perspektif dari semua stakeholders yang terlibat dalam pengoperasian LRT Jabodebek dimana akan menjadi pondasi dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang tepat dan sesuai kebutuhan.” tutup Eddy Gunawan.

Turut hadir pada kegiatan ini perwakilan dari Masyarakat Perkeretaapian Indonesia, Direktorat Prasarana, Direktorat Keselamatan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Dishub Kota Bekasi dan Adhi Karya.