Denpasar - Provinsi Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata dunia yang menjadi pilihan utama wisatawan mancanegara. Berakhirnya pandemi covid-19 perlahan mulai menggerakkan faktor pariwisata di provinsi ini. Perkiraan peningkatan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara tentu memerlukan upaya peningkatan transportasi dari sisi konektivitas dan pelayanan. Namun berbagai permasalahan di lapangan seperti adanya kenaikan BBM, tidak berpengaruh terhadap peningkatan pengguna angkutan umum, dimana masyarakat tetap lebih memilih menggunakan angkutan pribadi.

Saat ini, angkutan umum dalam kota yang bersubsidi dari pemerintah melalui skema “Buy The Service” dengan kualitas armada yang baik di wilayah Sarbagita masih belum maksimal dapat menarik minat masyarakat untuk beralih dari angkutan pribadi. Hal ini diperkuat dengan data dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali tahun 2022 Load factor Trans Metro Dewasa masih berada di bawah 50% dan 1 koridor yang sudah mencapai 62%.

Oleh karena itu Badan Kebijakan Transportasi melalui Pusat Kebijakan Sarana Transportasi melakukan kegiatan koordinasi rencana strategis dan pemetaan issue atau agenda mapping di Denpasar pada Jumat, (3/2) dalam rangka menjaring informasi perkembangan transportasi pada wilayah-wilayah yang ada di Indonesia sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan transportasi yang selaras antara kebutuhan daerah dengan pemerintah pusat. Selain itu, juga dilaksanakan untuk mencermati peran Kementerian Perhubungan terkait konektivitas dan aksesibilitas transportasi.

“Untuk mendorong kemajuan dan perkembangan pembangunan transportasi berkelanjutan dalam mendukung peningkatan jumlah wisatawan di Bali selain melalui jalur transportasi darat, perlu juga dilakukan percepatan transisi menuju transportasi berkelanjutan bidang transportasi laut dan udara diantaranya melalui potensi penggunaan Electric Vessel dan Wing in Ground,” ujar Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Gunung Hutapea.

Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi mengungkapkan bahwa penggunaan Electric Vessel dapat mendukung prinsip ekonomi biru karena ramah lingkungan dan hemat energi. Kapal listrik di prediksi hemat bahan bakar 38%-41% dari kapal konvensional, namun memiliki biaya kapital lebih tinggi 53%-54% dibandingkan dengan kapal konvensional dan memiliki biaya pemeliharaan yang lebih tinggi 2-3% dari kapal konvensional. Di Indonesia, banyak kalangan memprediksi peluang kapal bertenaga listrik cukup besar karena banyaknya rute penyeberangan antarpulau dan wilayah perairan yang luas.

“Sedangkan Wing in Ground merupakan pesawat multimoda yang dalam mode operasional utamanya, terbang dengan menggunakan efek tanah diatas air atau permukaan lain, tanpa kontak terus-menerus dengan permukaan dan didukung di udara terutama oleh gaya angkat aerodinamis yang dihasilkan pada sayap atau sayapnya atau lambungnya melalui bagian-bagiannya yang dirancang untuk memanfaatkan tindakan efek tanah, selain iu pesawat ini juga hemat bahan bakar, dapat memuat atau membongkar muatan dengan fasilitas tambat dan tambatan yang sederhana yang berarti memiliki biaya infrastruktur rendah,” terangnya.

Hadir sebagai narasumber, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta, dalam paparannya mengatakan bahwa sebaran Daya Tarik Wisata (DTW) terkonsentrasi di Bali Selatan dan Bali Timur. Tingkat Kunjungan Wisatawan pada kedua wilayah tersebut mendominasi hingga 94% total kunjungan.

“Sebagai pemanfaatan jaringan infrastruktur konektivitas, Jalan nasional Bali Selatan diarahkan untuk konektivitas pariwisata dan Jalan nasional Bali Utara diarahkan untuk engakomodasikan logistik dari Pelabuhan utama atau pengumpul menuju jalan tol. Pelabuhan pada pantai utara Bali dan Gilimanuk akan menjadi pintu masuk logistik nasional maupun internasional dan Pelabuhan pantai selatan Bali diarahkan untuk menjadi konektivitas pariwisata internasional, nasional, maupun regional,” ungkap Samsi Gunarta.

Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi berharap dengan adanya kegiatan ini dapat terjalin sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan strategi dan arah kebijakan, serta mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi program, kegiatan dan output prioritas nasional sesuai dengan tema dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah yang di telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Turut hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Bali, IGede Selamet Prayitna; Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta; Dirut PT. Satria Trans Jaya; Akademisi Universitas Udayana, Putu Alit Suthanaya; Akademisi Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indra Ranu Kusuma.