NTT - Badan Kebijakan Transportasi melalui Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan melakukan koordinasi perencanaan strategis dan agenda mapping tahun 2024 di wilayah Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk dari evaluasi kebijakan dan penjaringan isu strategis. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 19-21 Januari 2023 ini dilakukan guna mengevaluasi kebijakan serta menjaring berbagai informasi perkembangan dan permasalahan transportasi yang ada di wilayah NTT. Evaluasi kebijakan dan penjaringan isu strategis ini merupakan langkah awal dalam proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Baketrans dan bertujuan untuk dapat merumuskan rekomendasi kebijakan transportasi yang selaras antara kebutuhan daerah dengan pemerintah pusat serta mencermati peran Kementerian Perhubungan terkait konektivitas dan aksesibilitas transportasi.

Dalam kegiatan evaluasi kebijakan dan penjaringan isu strategis ini, dilakukan evaluasi terhadap kebijakan, koordinasi perencanaan strategis, dan pemetaan isu untuk dapat mengidentifikasi kegiatan strategis yang akan dilaksanakan melalui forum diskusi yang dihadiri oleh para stakeholders, tenaga ahli, akademisi, Pemda, serta melibatkan Direktorat Teknis di lingkungan Kemenhub. Beberapa narasumber yang hadir dalam diskusi ini dan memaparkan permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah Kepala UPTD Wilayah IV, Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang, dan Kepala Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi NTT. Turut hadir dalam diskusi ini beberapa perwakilan stakeholders di antaranya adalah Kesyahbandaran Kupang, PT. Pelindo III Labuan Bajo, PT. Pelindo Kupang, BPTD wilayah XII Provinsi NTT, AirNav Labuan Bajo, Dishub Provinsi NTT, Dishub Kab. Manggarai Barat, dan AOC (Airline Operators Committee) Bandara El Tari Kupang.

Sebagai bagian dari kegiatan evaluasi kebijakan dan penjaringan isu srategis di wilayah NTT, Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan juga melakukan beberapa kunjungan ke simpul transportasi yang ada, di antaranya adalah Terminal Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo dan Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo guna mengidentifikasi dan menjaring berbagai permasalahan yang ada di lapangan.

Secara keseluruhan, kegiatan evaluasi kebijakan dan penjaringan isu strategis di wilayah NTT ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas layanan transportasi yang terintegrasi dalam mendukung kawasan wisata dan distribusi angkutan logistik.