Padang - Provinsi Sumatera Barat memiliki keunggulan dalam potensi alam dan geografis yang bisa dijadikan potensi pariwisata. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini telah membangun beberapa desa wisata dan geopark, dimana 2 (dua) desa wisata ini termasuk dalam 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Karenanya, layanan transportasi yang terintegrasi, cepat dan mudah menjadi hal yang penting dalam industri pariwisata di Sumatera Barat. Untuk itu, Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans), kembali mengadakan kegiatan agenda mapping, yang kali ini diadakan di Padang, Sumatera barat pada hari Selasa (5/3).

Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi, Avirianto mengatakan bahwa agenda mapping yang dilakukan bersama dengan para stakeholder ini bertujuan untuk mendapatkan masukan guna menyempurnakan analisa kebijakan yang kemudian menjadi rekomendasi kebijakan yang bermanfaat.

“Agenda mapping ini diharapkan bukan sekedar penyampaian permasalahan yang ada tapi kami juga ingin menangkap aksi-aksi perubahan dari setiap wilayah sehingga nantinya dapat didukung secara kebijakan dari Pemerintah Pusat. Dengan demikian diskusi dan pembahasan kita di sini akan menjadi kontribusi pada pemahaman yang lebih dalam dan membuka jalan bagi strategi yang dapat dijalankan dengan hasil yang transformatif,” jelas Avirianto.

Agenda Mapping juga bertujuan mendengarkan dan belajar dari pengalaman masing-masing instansi daerah dalam mendiskusikan ide-ide inovatif, identifikasi hambatan dan solusi kebijakan potensial.

“Saya percaya bahwa melalui kesempatan ini, kita dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bernilai dan solusi yang konkrit. Hasil dari diskusi ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan transportasi Indonesia yang efektif, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat,” lanjut Avirianto.

Beberapa isu strategis yang dibahas dalam kegiatan ini diantaranya adalah Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang dijadikan bandara hub untuk rute penerbangan menuju ke Mentawai, kerinci, dan pekan baru. Selain itu, BIM sering dijadikan bandara hub alternatif bagi penumpang umroh diluar kota Padang yang akan terbang ke Jakarta. Di sisi lain, Kota Padang memiliki potensi wisata laut yang banyak didatangi wisatawan dari Australia. Untuk mendukung kedua hal tersebut, sektor transportasi udara perlu melakukan strategi yang maksimal terutama dalam hal ketersediaan tiket dan pembukaan rute baru menuju Padang.

Untuk sektor perkeretaapian, dipandang perlu untuk menyediakan ketersediaan angkutan moda lanjutan di setiap stasiun pemberhentian. Jumlah penumpang KA komuter rute kota Padang – kota Pariaman – Kabupaten Padang Pariaman sendiri saat ini diketahui mengalami pertumbuhan signifikan dari tahun 2020 – 2022. Selain itu, dipandang perlu untuk melakukan reaktivasi jalur kereta api Padang Pariaman – Logas yang diharapkan dapat membuka potensi ekonomi dan pariwisata pada daerah yang dilalui oleh jalur KA tersebut.

Hasil dari pemetaan isu transportasi strategis bidang transportasi udara dan kereta api di Provinsi Sumatera Barat akan menjadi bahan masukan dalam Rapat Koordinasi Teknis Baketrans dan akan menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan program kerja analisis kebijakan Badan Kebijakan Transportasi di tahun 2025.

Di hari yang sama, Baketrans juga mengadakan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Universitas Andalas, yang dilakukan antara Sekretaris Baketrans, Avirianto atas nama Robby Kurniawan selaku Kepala Baketrans, dengan Efa Yonnedi selaku Rektor Universitas Andalas, bertempat di Universitas Andalas, Padang.

Dalam kesepakatan bersama ini, kedua belah pihak bekerja sama dalam penyelenggaraan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi, sebagai wujud kolaborasi antarlembaga untuk mengembangkan sistem transportasi sebagaimana implementasi dari undang-undang bidang transportasi.

Avirianto mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan memiliki peran strategis dan bertugas untuk menerjemahkan arahan Bapak Presiden ke dalam perencanaan dan program pembangunan infrastruktur transportasi yang tepat guna untuk menjamin konektivitas seluruh wilayah Indonesia.

“Dalam pencapaian fokus dan agenda prioritas tersebut, tentunya diperlukan dukungan pelaksanaan pengkajian dalam perumusan rekomendasi kebijakan. Badan Kebijakan Transportasi tidak dapat bekerja sendiri dalam melaksanakan tugasnya, sehingga diperlukan kolaborasi dengan berbagai stakeholders,” ucap Avirianto.

Avirianto juga menegaskan bahwa tantangan sektor transportasi dewasa ini menjadi pekerjaan rumah besar. Saat ini, melalui program Quick Win Kementerian Perhubungan, Baketrans telah mengantisipasi isu-isu strategis seperti kebijakan seaplane sebagai moda alternatif, potensi drone sebagai moda pengangkutan penumpang dan barang, potensi bandar udara perairan, serta penanganan Over Dimension Over Loading (ODOL) angkutan jalan. Kondisi ini membutuhkan kerja sama dan kolaborasi pentahelix, yang salah satu upayanya adalah melaui kolaborasi Baketrans dengan Universitas Andalas.

Beberapa ruang lingkup yang dikerjasamakan dalam kesepakatan bersama ini antara lain penyelenggaraan analisis dan rekomendasi kebijakan bidang transportasi, pemanfaatan dan/atau pertukaran tenaga ahli yang dimiliki oleh kedua pihak, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.