Jakarta – Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) kembali menggelar kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika pada Senin (10/7) di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi, Pandu Yunianto, ini dilakukan dalam rangka mendukung program aksi P4GN sebagaimana telah diamanahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 – 2024, sekaligus sebagai upaya pembinaan jiwa korps pegawai Badan Kebijakan Transportasi yang bebas Narkotika.

Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan sangat menaruh perhatian pada pencegahan narkotika mengingat jalur transportasi sangat rawan sebagai sarana peredaran narkotik.

“Dalam hal ini Kemenhub terus berkomitmen untuk tetap menjaga, melindungi, dan mewujudkan lingkungan keluarga, masyarakat, fasilitas dan moda transportasi yang bersih dari narkoba demi mewujudkan sistem transportasi yang selamat, aman, dan nyaman,” ujar Pandu

“Bapak Menteri Perhubungan juga telah menginstruksikan agar dilakukan peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan barang dari dan ke Indonesia khususnya di sektor transportasi mengingat jalur transportasi baik darat, laut, maupun udara merupakan pintu masuk peredaran narkoba di Indonesia,” tambahnya.

Hadir sebagai narasumber, Direktur Peran Serta Masyarakat BNN, Yuki Ruchimat menyebutkan bahwa berdasarkan Data Pusat Laboratorium Narkotika BNN (Maret, 2022) jumlah New Psychoactive Substances (NPS) atau narkotika jenis baru yang terindentifikasi di dunia ada 1100 NPS dan 87 NPS terindetifikasi di Indonesia, yang mana 75 diantaranya telah diatur Permenkes. Adapun karakteristik kejahatan narkotika ini bersifat laten, dinamis (modus selalu berkembang/transformatif), memiliki beragam motif (bisnis, ekonomi, dll), berdimensi transnasional, melibatkan pelaku berjejaring, perputaran uang besar, teknologi canggih, dan tidak dapat dibasmi secara tuntas

“Dari sisi geografis, Indonesia merupakan jalur masuk yang sangat mudah untuk peredaran dan penyelundupan narkoba, dimana 80% penyelundupan Narkotika di Indonesia menggunakan jalur laut,” ungkap Yuki.

BNN RI pun melakukan berbagai pendekatan sebagai bentuk strategi dalam memerangi Narkotika, antara lain melalui soft power approach, yaitu pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi, lalu hard power approach melalui pemberantasan, smart power approach melalui IT development dan analysis dan kerja sama dalam lingkup domestik regional, dan internasional.

“Selain itu juga diperlukan adanya sinergitas antar semua Kementerian Lembaga dan seluruh masyarakat Indonesia dalam memerangi penyalahgunaan narkoba,” ucapnya.

Yuki turut mengapresiasi Kementerian Perhubungan dan Badan Kebijakan Transportasi sebagai Unit Eselon I di bawahnya yang rutin dan aktif melaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang capaian target aksi P4GN.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB), Marwanto Heru, menyampaikan bahwa peran Kemenhub dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2020 meliputi bidang pencegahan dan bidang pemberantasan.

“Bidang pencegahan ini mencakup peningkatan kampanye publik, pembentukan regulasi p4gn, deteksi dini - tes urine, pembentukan satgas penggiat anti narkoba, pengembangan topik anti narkoba di sekolah kedinasan, dan dukungan dalam perencanaan penguatan Grand Design Alternative Development (GDAD) Provinsi Aceh”, ujar Heru.

“Sedangkan dalam bidang pemberantasan yang dilakukan adalah pembersihan tempat dan kawasan rawan peredaran, penguatan pengawasan di pintu-pintu masuk jalur transportasi dan pengembangan sistem interdiksi terpadu”, imbuhnya.

Heru juga membeberkan bahwa peningkatan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi kepada ASN /Non ASN tahun 2022 di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi telah memenuhi target dan pelaksanaan tes urine telah melampaui target 5% total seluruh ASN dan Calon ASN, yaitu sebanyak 232 orang.

Rangkaian kegiatan Sosialisasi P4GNPN dilanjutkan dengan tes urine kepada seluruh pegawai Badan Kebijakan Transportasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 10 s.d 11 Juli 2023, dimana ada 209 pegawai yang mengikuti kegiatan ini dan terdiri dari 126 pegawai PNS serta 83 pegawai non PNS.

Besar harapannnya setelah mengikuti kegiatan ini para pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan bahaya narkoba beserta konsekuensi yang akan dihadapi jika melakukan tindak penyalahgunaan tersebut.