Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) melalui Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan (LLATP) mengadakan sosialisasi kebijakan bidang transportasi di The Sun Hotel Madiun, pada Rabu (3/5).

Kegiatan yang digelar bersama dengan anggota komisi V DPR RI tersebut bertajuk “Sosialisasi Kebijakan Transportasi Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Wilayah Jawa Timur”. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program-program pemerintah yang telah, sedang, dan akan dilakukan dengan berkolaborasi bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga ahli, akademisi, Direktorat Teknis di lingkungan Kemenhub dan stakeholder.

Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi, Pandu Yunianto dalam sambutannya mengatakan perumusan kebijakan yang telah dihasilkan oleh Badan Kebijakan Transportasi perlu disosialisasikan kepada masyarakat, dengan harapan pemerintah dapat segera merespon keinginan masyarakat dengan cepat, akurat, dan manfaat.

Salah satu isu utama yang diangkat dalam sosialisasi ini adalah konektivitas dan layanan transportasi perkotaan di Jawa Timur terutama di wilayah Madiun Raya.

“Kementerian Perhubungan sendiri terus berupaya untuk mengintensifkan pengembangan angkutan massal di kawasan perkotaan dalam meningkatkan penggunaan angkutan massal menjadi 60 sampai 80 persen dari total seluruh penggunaan kendaraan” lanjut Pandu.

Lebih lanjut, Pandu mengatakan bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan menyangkut konektivitas transportasi di Madiun adalah angkutan pemandu moda

“Dalam regulasi kita ada yang dinamakan angkutan pemandu moda. Dengan diberikan layanan dan prasarana yang bagus, harga yang harus dibayar masyarakat akan menjadi lebih murah. Kalau angkutan pemandu moda ini bisa diimplementasikan dari Bandara Adi Soemarmo menuju Madiun, masyarakat akan sangat terbantu. Karena itu perlu sinergi dari semua pihak termasuk Kementerian Perhubungan yang lebih peduli terhadap hal ini, dan Pak Soehartono selaku anggota komisi V DPR yang mewakili masyarakat Madiun dan bisa memperjuangkannya”, tutup Pandu.

Walikota Madiun, Maidi, mengatakan bahwa saat ini Pemerintah Kota Madiun telah menyelesaikan beberapa proyek infrastuktur wisata dan transportasi, serta berkomitmen untuk membenahi kota Madiun dalam 3 sampai 4 tahun, karena kondisi geografis Kota Madiun yang diapit oleh banyak kota dan kabupaten membuat Madiun menjadi kota yang banyak disinggahi.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Badan Kebijakan Transportasi dan Bapak Soehartono karena banyak dibantu terkait transportasi di Kota Madiun. Saat ini Kota Madiun terus berbenah selanjutnya menuju Madiun Raya harus lebih maju mengingat transportasi menuju ke/dari perkotaan sangat dibutuhkan. Hal-hal terkait permasalahan terminal sudah dikerjakan, media jalan dibongkar, ke depan akan membuat kantong parkir dan sungai yang berada dekat pemukiman dibuat menjadi jembatan tol yang dimanfaatkan untuk wisata dan pejalan kaki”, terang Maidi.

Maidi pun menyampaikan bahwa rekomendasi para pakar akan sangat diperhatikan oleh Pemerintah Daerah demi meningkatkan kualitas transportasi di Madiun Raya.

Soehartono, anggota komisi V DPR RI yang juga hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini menjelaskan bahwa Kota Madiun saat ini sudah memiliki rencana tata ruang wilayah tahun 2021 – 2041 yang mengedepankan konektivitas dan transportasi umum.

“Rencana tata ruang wilayah Kota Madiun 2021 – 2041 diantaranya perwujudan pusat kegiatan (penyusunan studi tentang angkutan umum yang menghubungkan kantor pusat pelayanan kota dengan wilayah administratif disekitar Kota Madiun), perwujudan terminal penumpang (terminal tipe A Purboyo dan tipe C Manisrejo) serta shelter di Jl. Mayjend Sungkono, perwujudan terminal barang, perwujudan sistem jaringan KA (transportasi berbasis rel yang menghubungkan Madiun dengan sekitarnya), perwujudan sistem jaringan pejalan kaki, serta perwujudan jalur sepeda” jelas Soehartono.

Seperti diketahui, Kota Madiun merupakan kota transit yang menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Timur, yang juga menjadi pusat perekonomian, perdagangan, dan industri, yang membuat intensitas transportasi di Madiun menjadi tinggi.

“Adanya rute perjalanan wilayah Madiun dan sekitarnya berpotensi membangun dan merajut konektivitas antar moda, penginapan, pusat pembelanjaan, dan kawasan destinasi wisata melalui jaringan transportasi darat”, ucap Soehartono.

Menurut Soehartono, untuk mendukung pengembangan dan penggunaan angkutan massal di wilayah Madiun, pemerintah daerah telah melakukan berbagai arah kebijakan demi meningkatkan kinerja jaringan jalan.

“Arah kebijakan yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kinerja jaringan jalan diantaranya menyediakan fasilitas pejalan kaki, termasuk penyeberangan pejalan kaki, menyediakan fasilitas pesepeda, menerapkan ZOSS (Zona Selamat Sekolah) dan RASS (Rute Aman Selamat Sekolah), menyelenggarakan manajemen kecepatan, dan meningkatkan peran angkutan umum”, kata Soehartono.

Untuk diketahui, demi menunjang mobilitas masyarakat wilayah Madiun, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melakukan kerjasama dengan DAMRI melalui pengoperasian Angkutan Pariwisata (KSPN) yang mencakup wilayah Madiun Raya, yang menghubungkan Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Pacitan.

Saat ini, salah satu rute yang telah beroperasi menuju tempat wisata di Madiun adalah trayek Stasiun Madiun – Pantai Klayar dengan melewati 14 lokasi, di antaranya: Stasiun Madiun, Stasiun Magetan, Desa Temboro, Terminal Maospati, Gorang Gareng, Mall PCC/Hotel Amaris, Pool DAMRI Ponorogo, Tegalombo, Arjosari, Terminal Pacitan, Cuwik, Terminal Punung, Goa Gong dan Pantai Klayar.

Turut hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini Chief Urban Mobility Ibukota Nusantara/Vice Presiden Intelligent Transport System Indonesia, Resdiansyah, dan GM DAMRI cabang Ponorogo, Nico R. Saputra.

Dengan diadakannya acara ini, diharapkan kebijakan yang dirumuskan oleh Baketrans dapat terimplementasi dengan baik dan selaras dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan daerah. (RYP/TZ)