Jakarta—Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) bersama PT PAL Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tetang Kerjasama Analalisis Teknis Bidang Pelayaran. Penandatanganan dilakukan antara Kepala Baketrans, Gede Pasek Suardika dengan Direktur utama PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod bertempat di Ruang Garuda, Badan Kebijakan Transportasi pada Selasa (4/10).

Dalam sambutannya, Gede menyebutkan penandatanganan MoU ini merupakan momentum atas komitmen kerja sama yang baik antara Kementerian Perhubungan dan PT PAL Indonesia dalam upaya mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran.

“Kementerian Perhubungan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim harus terpenuhi,” ucapnya.

Gede menambahkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayaran masih ditemukan beberapa kendala, oleh sebab itu dibutuhkan solusi dalam penyelenggaraan pelayanan angkutan penyeberangan agar lebih efektif, efisien namun tetap mengedepankan aspek kelaiklautan.

PT PAL Indonesia sendiri sebagai salah satu BUMN menangani industri strategis yang memproduksi alat utama sistem pertahanan Indonesia, khususnya untuk matra laut.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Gunung Hutapea menyambut baik inisiatif kerjasama ini sebagai Transfer Knowledge antar stakeholder Kementerian Perhubungan dalam memberikan rekomendasi kebijakan transportasi yang cepat, tepat dan bermanfaat.

“Pelaksanaan transportasi yang berkeselamatan menjadi vocal point atas kerjasama ini dalam mendukung zero to accident sesuai amanat UU No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran,” kata Gunung.

Salah satu yang perlu dievaluasi adalah pelaksanaan pengikatan kendaraan diatas kapal angkutan penyeberangan, atau yang disebut lashing. Diperlukan kebutuhan akan design, perencanaan dan pengawasan pelaksanaan lashing dalam upaya meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran angkutan penyeberangan.

Sementara itu, Kaharuddin Djenod mengungkapkan bahwa kerja sama ini merupakan langkah awal untuk lebih merekatkan seluruh elemen maritim yang ada di Indoensia.

“Kami sangat terbuka dengan segala bentuk kerja sama yang ada untuk memberikan kontribusi agar kapal penyeberangan, kapal Ro-Ro dan tol laut bisa mencapai pada bentuk yang paling ideal dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Dalam kerjasama tersebut akan dilaksanakan beberapa agenda, antara lain:

- analisis teknis dan rekomendasi bidang pelayaran.

- peningkatan kompetensi dan keahlian terkait penyelenggaraan pelayaran.

- pertukaran dan pemanfaatan data, teknologi dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- kegiatan lainnya yang disepakati oleh para pihak.

Turut menyaksikan penandatanganan MoU tersebut, Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi, Perwakilan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenhub, Perwakilan PT.Biro Klasifikasi Indonesia, serta Perwakilan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP).