Tarakan – Badan Kebijakan Transportasi (BKT) kembali menjaring isu strategis transportasi di setiap daerah di Indonesia, salah satunya adalah Tarakan, Kalimantan Utara pada hari Kamis (29/2/2024) dengan tema Strategi Kebijakan Konektivitas Sarana Transportasi di Daerah Perbatasan Kalimantan Utara Guna Mewujudkan Transportasi Nasional yang Handal, Terjangkau, Berkeadilan dan Berkelanjutan. Penjaringan isu strategis transportasi ini tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi) BKT yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 23 Tahun 2022 yakni menyelenggarakan analisis dan memberikan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi.

Rapat kerja yang merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan ini melibatkan beberapa pemangku kepentingan (stakeholder), diantaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan operator transportasi. Kolaborasi ini dilakukan agar terjadi percepatan identifikasi, serta penajaman isu strategis di sektor transportasi.

Kepala Badan Kebijakan Transportasi Robby Kurniawan yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jumardi mengatakan bahwa sinergi dan kolaborasi di bidang transportasi sangat perlu dilakukan.

“Sinergi dan kolaborasi dalam penyenggaraan key performance indeks (KPI) di bidang transportasi merupakan tanggung jawab bersama, penyamaan persepsi antar stakeholder terhadap isu atau permasalahan transportasi di lapangan juga diperlukan untuk menciptakan komitmen dari seluruh stakeholder yang tidak hanya akan mempercepat realisasi suatu program namun juga akan mempercepat delivery outcome,” ujar Jumardi.

Posisi geografis Provinsi Kalimantan Utara sangat strategis karena berada pada ekonomi Borneo Barat (BIMP-EAGA West Borneo Economic Corridor), dan berbatasan dengan The Greater SuluSulawesi Corridor yang mencakup wilayah Malaysia, Philipina, dan Sulawesi Utara.

“Untuk mengantisipasi dan mendukung pengembangan wilayah Kalimantan Utara ini, dukungan jasa transportasi yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara menjadi sangat penting,” imbuhnya.

Kalimantan Utara terletak di bagian utara Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Simpul transportasi yang ada di Kalimantan Utara antara lain Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan yang menjadi simpul utama transportasi di Kalimantan Utara, melalui pelabuhan ini masyarakat bisa menggunakan kapal-kapal penumpang cepat (speedboat) serta kapal-kapal lain ke semua wilayah kabupaten yang ada di Kalimantan Utara serta Bandara Udara Internasional Juwata yang terletak di Kota Tarakan. Selain itu terdapat pelabuhan Kelapis / Malinau yang terletak di sungai daratan Kalimantan yang menjadi simpul penghubung transportasi dari Tarakan ke daratan Kalimantan.

“Pelabuhan dan bandara ini sangat mendukung konektivitas pembangunan sarana dan prasarana transportasi, dan diharapkan dapat membuka peluang investasi dan usaha dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah Kalimantan Utara,” tandas Jumardi

Dari rapat ini, terdapat beberapa rekomendasi sementara yang akan dianalisis lebih lanjut oleh BKT, seperti pemerintah daerah perlu mendorong bidang transportasi menjadi kebutuhan dasar dan prioritas masyarakat di wilayah Kalimantan Utara. Kemudian peningkatan konektivitas dalam kota maupun antar kabupaten/kota melalui pengembangan angkutan perkotaan, angkutan antarkota, baik angkutan penumpang dan angkutan barang untuk mendukung sektor pariwisata, pertanian, perikanan dan juga untuk sarana transportasi bagi masyarakat di wilayah terpencil untuk mencari pekerjaan ke kota, serta perlu adanya ulasan kembali terhadap sejumlah regulasi untuk menemukan celah pada aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan yang belum sepenuhnya diatur termasuk mengidentifikasi apabila ada regulasi yang dinilai perlu diturunkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).