Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung berjalan dengan berpijak pada payung hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Dengan adanya Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), masyarakat akan memiliki alternatif dalam memilih moda transportasi massal untuk bermobilisasi dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya, serta wilayah lain sekitarnya yang dilintasi oleh jalur Kereta Cepat. Sehingga hal ini berpotensi tumbuhnya transportasi pendukung antar daerah dari dan ke stasiun kereta cepat.

Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Gede Pasek Suardika, menyampaikan bahwa rencana pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Juni Tahun 2023 tentu butuh banyak persiapan yang matang selain aspek keselamatan, diantaranya adalah sistem integrasi dan konsep konektivitas serta pengembangan wilayah yang sesuai untuk diterapkan pada pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mendukung keberlangsungan pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah dengan pemberdayaan potensi wilayah serta destinasi wisata yang berpotensi untuk menjadi pusat bangkitan dan tarikan baru,” ujar Gede Pasek dalam FGD bertajuk Seamless Connectivity dan Land Value Capture dalam Mendukung Pengoperasian Kereta Cepat Manfaat yang diselenggarakan pada Selasa (20/12). “Selain itu dukungan dari Pemerintah Daerah maupun stakeholder terkait juga diperlukan, selah satunya melalui penyediaan angkutan lanjutan sehingga dapat terwujud konsep seamless connectivity seperti yang diharapkan,” tambahnya.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Barat, Erni Basri menyampaikan bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu momentum dalam mewujudkan transportasi publik yang modern. Namun perlu diiringi dengan pemanfaatan dan memaksimalkan lahan-lahan yang dilalui jalur terebut karena memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Selain itu, komitmen dalam mewujudkan transit system menjadi hal yang penting dengan melakukan kolaborasi dan elaborasi secara detail dengan berbagai stakeholders.

“Pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan bisa diwujudkan dengan konsep Land Value Capture dimana kebutuhan untuk merencanakan dan menyediakan infrastruktur daln layanan transportasi yang berhubungan dengan kota atau Kawasan” ujar Ibnu Syabri dalam paparannya. Lebih lanjut, Ibnu menyampaikan untuk mengimplementasi “Seamless Connectivity” terdapat prinsip-prinsip yang mencakup transit system yang sederhana, adil, terjangkau dan mudah digunakan oleh semua pihak, pengendara sebagai prioritas, angkutan umum yang adil dan aksesibel untuk semua orang. Terhubung dengan transportasi berkelanjutan lainnya. Merencanakan komunitas dan transportasi bersama dan reformasi untuk menciptakan jaringan yang “smooth” dan “seamless” sebagai prioritas.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerhati Transportasi, Djoko Setiowarno menyampaikan bahwa tantangan dalam pengoperasian KCJB berada pada aspek Konektivitas dan Integrasi di wilayah-wilayah yang belum terakomodir dengan maksimal. Sehingga perlu komitmen dari berbagai pihak yang terlibat untuk mewujudkan sebuah ekosistem transportasi yang terintegrasi satu dengan yang lain. Dengan hadirnya Kereta Cepat Jakarta Bandung tidak hanya akan mewujudkan ekosistem transportasi yang modern tetapi juga turut mewujudkan nilai tambah baik secara sosial maupun ekonomi bagi semua lapisan masyarakat.

Turut hadir dalam FGD ini sebagai narasumber, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Barat, Erni Basri, Pemerhati Transportasi, Djoko Setiowarno, Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportai Jabodetabek, Tatan Rustandi, dan Assoc. Professor SAPPK ITB, Ibnu Syabri. Hadir sebagai penanggap Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi, Dirut Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, Guru Besar ITB, Harun Al Rasyid. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Jabar, Aris Budiman.