BAKETRANS LAKUKAN EVALUASI KEBIJAKAN DAN PENJARINGAN ISU STRATEGIS DI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR

    NTT - Badan Kebijakan Transportasi melalui Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan melakukan koordinasi perencanaan strategis dan agenda mapping tahun 2024 di wilayah Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk dari evaluasi kebijakan dan penjaringan isu strategis. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 19-21 Januari 2023 ini dilakukan guna mengevaluasi kebijakan serta menjaring berbagai informasi perkembangan dan permasalahan transportasi yang ada di wilayah NTT. Evaluasi kebijakan dan penjaringan isu strategis ini merupakan langkah awal dalam proses perumusan kebijakan yang ...

    Selengkapnya

    BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI BERPARTISIPASI DALAM THE 2ND ASEAN – UNITED STATES ELECTRIC VEHICLE WORKSHOP ON TECHNICAL STANDARD

    U.S Trade and Development Agencu (USTDA) bekerjasama dengan The American National Standards Institute (ANSI) mengadakan The 2nd ASEAN – US Electric Vehicle Workshop on Technical Standards pada Kamis, (19/22). Kegiatan ini menjadi salah satu implementasi dari ASEAN – U.S. Transport Work Plan 2022 – 2025 dan inisiatif Indoensia sebagai koordinator negara kerja sama ASEAN – AS. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong peran ASEAN dalam percepatan penggunaan kendaraan listrik di negara anggotanya. Fokus pembahasan yang diambil pada workshop kedua ini adalah terkait standar teknis kendaraan listrik ...

    Selengkapnya

    BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI LAKUKAN PENANDATANGAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

    Jakarta – Mengawali tahun 2023, Badan Kebijakan Transportasi melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja pada Jumat (6/1) di Ruang Rapat Garuda. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Badan Kebijakan Transportasi dengan para Kepala pusat Kebijakan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi yang terdiri dari Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan, dan Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Hal ini...

    Selengkapnya

    SEAMLESS CONNECTIVITY DAN LAND VALUE CAPTURE DALAM MENDUKUNG PENGOPERASIAN KERETA CEPAT MANFAAT UNTUK NEGERI

    Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung berjalan dengan berpijak pada payung hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Dengan adanya Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), masyarakat akan memiliki alternatif dalam memilih moda transportasi massal untuk bermobilisasi dari Jakarta ke Bandung atau...

    Selengkapnya

    BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI BAHAS SINERGITAS DAN KONEKTIVITAS DALAM AKSELERASI PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN KERETA API MAKASSAR – PAREPARE

    Jakarta – Pemerintah telah memprogramkan percepatan pembangunan perkeretaapian sejak tahun 2015 yang tidak hanya meliputi jaringan kereta api di Pulau Jawa dan Sumatera yang telah ada saat ini, namun juga di Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Papua dalam upaya pemerataan pembangunan. Maksud dari program percepatan pembangunan perkeretaapian pada tahun 2015-2019 adalah untuk mewujudkan transportasi nasional yang efisien dan efektif dengan berbasis pada transportasi massal kereta api. Pada FGD “Akselerasi Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Makassar – Parepare Melalui Sinergitas dan Konektivita...

    Selengkapnya